Persyaratan Kualifikasi Penyedia: Batas Wajar dan Larangan Menambah Syarat

Panduan praktis PBJ 2026

Persyaratan Kualifikasi Penyedia 2026: Batas Wajar dan Larangan Menambah Syarat

Mana yang wajib, mana yang relevan, dan mana yang diskriminatif? Panduan menyusun serta mengevaluasi persyaratan kualifikasi berdasarkan regulasi terkini.

Peringatan pembaruan: artikel tahun 2018 tidak boleh digunakan apa adanya. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 telah dicabut; istilah TDP dan IUMK telah bergeser ke perizinan berusaha berbasis risiko/NIB; dan persyaratan kemampuan keuangan tidak boleh ditambahkan sebagai persyaratan kualifikasi umum.

Kualifikasi bukan arena untuk mencari perusahaan “paling lengkap”. Kualifikasi adalah evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. Syarat yang dipilih harus mempunyai hubungan langsung dengan paket pekerjaan, proporsional terhadap risikonya, dan tidak membatasi persaingan tanpa alasan yang sah.

Isi artikel

1. Dasar hukum
2. Apa yang berubah
3. Jenis persyaratan
4. Alur menyusun syarat
5. Matriks praktis
6. Kinerja Penyedia
7. Larangan syarat tambahan
8. Contoh kasus
9. Checklist
10. Daftar referensi

1. Dasar hukum yang digunakan

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12/2021 dan terakhir Perpres 46/2025.
• Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia, sebagaimana diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024.
• Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang larangan penambahan syarat kualifikasi dan syarat teknis yang diskriminatif dan tidak objektif.
• Ketentuan sektoral untuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, dan kegiatan usaha tertentu.
• Model Dokumen Pemilihan/Standar Dokumen Pemilihan yang berlaku sesuai jenis barang/jasa dan metode pemilihan.

Posisi artikel ini: panduan kerja untuk membantu analisis. Rumusan final dalam Dokumen Pemilihan tetap harus diperiksa terhadap naskah regulasi, ketentuan sektoral, dan model dokumen yang berlaku pada saat paket disusun.

2. Apa yang berubah dari artikel 2018?

Artikel lama	Status sekarang	Perbaikan
Dasar utama Perlem LKPP 9/2018	Sudah dicabut	Gunakan PerLKPP 12/2021 sebagaimana diubah PerLKPP 4/2024.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tidak lagi berdiri sendiri	Periksa NIB dan perizinan berusaha sesuai tingkat risiko serta sektor usaha.
IUMK sebagai izin usaha mikro	Terminologi lama	Gunakan NIB/perizinan berbasis risiko sesuai ketentuan OSS.
Pengalaman 1 tahun dan kelompok 3 tahun sebagai pola umum	Jangan disalin	Gunakan persyaratan pengalaman dalam model dokumen terkini dan sesuaikan jenis paket.
SKN untuk Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi	Tidak diperkenankan	SE Kepala LKPP 5/2022 menegaskan kualifikasi meliputi administrasi/legalitas dan teknis; jangan menambah syarat keuangan.
Belum mengatur kinerja Penyedia sebagai minimum	Ketentuan baru	Perpres 46/2025 menambahkan bahwa persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.

3. Kelompok persyaratan kualifikasi

A

Administrasi/legalitas

Memastikan identitas, kewenangan bertindak, legalitas kegiatan usaha, kepatuhan, dan tidak adanya keadaan hukum yang menghalangi peserta.

T

Teknis

Memastikan pengalaman dan kemampuan yang benar-benar diperlukan untuk melaksanakan paket sesuai jenis serta risikonya.

K

Kinerja Penyedia

Menilai rekam kinerja sebagai bagian minimum kualifikasi sesuai Perpres 46/2025 dan sistem/instrumen yang berlaku.

Bukan kelompok umum: persyaratan keuangan tidak boleh ditambahkan sebagai persyaratan kualifikasi Penyedia. Bedakan dengan evaluasi harga, jaminan, kemampuan memenuhi kontrak, atau ketentuan sektoral yang mempunyai dasar hukum tersendiri.

Administrasi/legalitas yang lazim diperiksa

• NIB dan perizinan berusaha sesuai kegiatan usaha, tingkat risiko, skala, serta ketentuan sektor;
• NPWP dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan;
• alamat usaha yang benar dan dapat ditelusuri;
• kapasitas hukum dan kewenangan pihak yang mewakili badan usaha;
• pernyataan integritas, tidak masuk daftar hitam, tidak pailit/tidak dihentikan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta kebenaran data;
• perjanjian KSO apabila peserta berbentuk kerja sama operasi; dan
• persyaratan khusus yang memang diwajibkan peraturan sektor terkait.

Kualifikasi teknis

Persyaratan teknis tidak boleh dibuat seragam untuk seluruh paket. Pengalaman, personel, peralatan, layanan purna jual, kompetensi, atau kemampuan lain hanya diminta apabila relevan dan proporsional. Untuk konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, gunakan ketentuan sektoral serta model dokumen khusus konstruksi.

4. Alur aman menyusun persyaratan

Kenali jenis, nilai, risiko, dan keluaran paket

→

Ambil syarat dasar dari regulasi dan model dokumen

→

Uji relevansi, proporsionalitas, dan persaingan

Jika ingin menambah syarat, cari dasar hukum atau kajian teknis

→

Dokumentasikan alasan dan pihak yang berkompeten

→

Finalisasi dalam Dokumen Pemilihan

Visual 1 — Uji satu persyaratan sebelum dimasukkan

Apakah syarat ini diwajibkan peraturan atau model dokumen yang berlaku?

Lanjut

Apakah syarat mempunyai hubungan langsung dengan keluaran/risiko pekerjaan?

Lanjut

Apakah tingkatnya proporsional dan dapat dipenuhi lebih dari satu pelaku usaha?

Lanjut

Apakah dapat diverifikasi secara objektif dengan bukti yang jelas?

Masukkan

Jika salah satu jawaban “tidak”, syarat berpotensi diskriminatif/tidak objektif.

Hapus/revisi

5. Matriks praktis: wajib, kondisional, atau tidak tepat

Persyaratan	Status	Cara menerapkan
NIB/perizinan berusaha	Wajib sesuai paket	Sesuaikan kegiatan usaha dan perizinan berbasis risiko/sektor. Jangan meminta izin yang tidak terkait.
NPWP/kewajiban pajak	Administratif	Verifikasi sesuai mekanisme sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Akta dan kewenangan mewakili badan usaha	Administratif	Pastikan pihak yang menandatangani berwenang; jangan meminta salinan berulang bila datanya telah tervalidasi.
Pengalaman	Kondisional	Gunakan rumusan model dokumen sesuai jenis barang/jasa; perhatikan pengecualian bagi badan usaha baru jika diatur.
Personel dan peralatan	Jika diperlukan	Turunkan dari kebutuhan keluaran dan risiko; hindari merek, status kepemilikan, atau jumlah berlebihan tanpa alasan.
Domisili di kabupaten/kota tertentu	Berisiko diskriminatif	Jangan digunakan hanya untuk memprioritaskan penyedia lokal. Lokasi layanan dapat diatur sebagai kebutuhan pelaksanaan, bukan asal perusahaan.
Rekening koran/saldo minimum	Jangan ditambahkan	Merupakan syarat keuangan dan tidak boleh dijadikan kualifikasi umum tanpa dasar hukum khusus.
Dukungan bank	Jangan otomatis	Tidak boleh disalin sebagai kebiasaan. Harus ada dasar hukum khusus jika benar-benar diwajibkan.
Sertifikat ISO	Perlu justifikasi kuat	Tidak boleh menjadi syarat generik. Buktikan kaitannya dengan keluaran/risiko dan pertimbangkan bukti kesetaraan.
Kinerja Penyedia	Minimum baru	Gunakan data/instrumen kinerja dan petunjuk implementasi yang berlaku; jangan membuat standar lokal yang subjektif.

6. Kinerja Penyedia dan pembuktian melalui sistem

Perpres 46/2025 menambahkan bahwa persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia. Perpres tersebut juga menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia tidak memerlukan pembuktian kualifikasi ulang.

Visual 2 — Logika pemeriksaan data kualifikasi

Data tersedia dan telah terkualifikasi dalam sistem?

→

Ya: gunakan data sistem, tidak dibuktikan ulang

→

Tidak/meragukan: lakukan klarifikasi sesuai prosedur

Catatan transisi: penerapan teknis kinerja Penyedia harus mengikuti fitur sistem, petunjuk LKPP, dan model dokumen yang tersedia pada saat pemilihan. Jangan menciptakan skor atau ambang batas lokal tanpa dasar.

7. Kapan syarat tambahan dibolehkan?

SE Kepala LKPP 5/2022 menegaskan larangan syarat diskriminatif dan tidak objektif. Penambahan hanya dapat dilakukan apabila:

1. diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden; atau
2. jika tidak diatur pada tingkat tersebut, diperlukan untuk mencapai keluaran teknis berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten.

Ada dasar hukum eksplisit?	Catat pasal, peraturan, serta hubungan dengan paket.
Tidak ada dasar hukum eksplisit?	Buktikan kebutuhan teknis melalui kajian/justifikasi kompeten.
Hanya karena “biasa diminta”?	Bukan dasar Hapus atau rumuskan ulang.
Hanya satu merek/perusahaan yang mampu?	Uji kembali spesifikasi, kesetaraan, risiko, dan dasar pengecualian.

8. Contoh kasus

Kasus 1 — Wajib kantor di daerah paket

Rumusan: peserta wajib mempunyai kantor cabang di Kabupaten X saat tender.

Masalah: membatasi pelaku usaha berdasarkan domisili dan belum tentu terkait keluaran.

Perbaikan: apabila layanan memang memerlukan respons cepat, tetapkan standar waktu respons atau kewajiban menyiapkan titik layanan setelah penetapan pemenang, sepanjang relevan dan proporsional.

Kasus 2 — Saldo rekening minimal 10% HPS

Masalah: merupakan penambahan persyaratan kemampuan keuangan. SE Kepala LKPP 5/2022 menegaskan persyaratan keuangan tidak diperkenankan ditambahkan sebagai kualifikasi Penyedia.

Keputusan: hapus, kecuali terdapat dasar hukum khusus yang benar-benar berlaku untuk paket tersebut.

Kasus 3 — Pengalaman harus persis nama paket

Masalah: kesamaan nama paket bukan ukuran kemampuan. Rumusan terlalu sempit dapat menutup pengalaman yang substansinya setara.

Perbaikan: gunakan klasifikasi/ruang lingkup dan tingkat kesamaan sesuai model dokumen, karakteristik keluaran, kompleksitas, serta risiko pekerjaan.

Kasus 4 — Perusahaan baru

Jangan langsung menggugurkan hanya karena umur badan usaha masih pendek. Periksa rumusan pengecualian pengalaman dalam model dokumen yang berlaku, kemudian bedakan pengalaman badan usaha dari persyaratan personel yang ditawarkan.

Kasus 5 — Meminta ISO untuk seluruh jasa

Sertifikat ISO tidak otomatis relevan. Pokja/PPK harus menjelaskan risiko atau keluaran yang memerlukan sistem manajemen tersebut dan menilai apakah bukti lain yang setara dapat diterima.

9. Bedakan tiga hal yang sering tercampur

Kualifikasi Penyedia	Persyaratan teknis penawaran	Persyaratan pelaksanaan kontrak
Menilai kapasitas dan kelayakan pelaku usaha.	Menilai solusi/metode, personel, peralatan, produk, atau spesifikasi yang ditawarkan.	Kewajiban yang harus dipenuhi setelah kontrak efektif.
Contoh: legalitas, pengalaman, kinerja.	Contoh: metode kerja, jadwal, spesifikasi teknis.	Contoh: mobilisasi, penyerahan dokumen, titik layanan.

Uji penempatan: jika suatu kemampuan baru diperlukan saat pekerjaan dimulai, pertimbangkan menjadikannya kewajiban kontrak—bukan menggugurkan peserta sejak tahap kualifikasi—selama tetap menjamin keberhasilan pekerjaan.

10. Checklist PPK/Pokja

Daftar uji sebelum Dokumen Pemilihan ditetapkan

Dasar regulasi dan model dokumen yang digunakan masih berlaku.

Periksa

NIB/perizinan sesuai kegiatan dan risiko paket, bukan izin yang tidak relevan.

Periksa

Pengalaman dirumuskan sesuai jenis barang/jasa dan tidak terlalu sempit.

Periksa

Personel/peralatan hanya diminta bila benar-benar diperlukan.

Periksa

Tidak ada syarat keuangan tambahan, domisili lokal, atau dukungan yang tidak berdasar.

Periksa

Setiap syarat tambahan memiliki dasar hukum atau kajian teknis kompeten.

Periksa

Kinerja Penyedia dan penggunaan data terkualifikasi dalam sistem telah diperhatikan.

Periksa

Kriteria evaluasi, bukti, dan akibat ketidaklulusan tertulis jelas.

Final

Kesimpulan

Persyaratan kualifikasi yang baik bukan yang paling banyak, melainkan yang paling relevan. Mulailah dari regulasi dan model dokumen, turunkan kebutuhan dari risiko serta keluaran paket, lalu uji setiap syarat terhadap objektivitas, proporsionalitas, kemampuan diverifikasi, dan dampaknya terhadap persaingan. Jangan membawa syarat tahun 2018 ke dokumen tahun 2026 tanpa pemeriksaan ulang.

Daftar referensi dan kegunaannya

Setiap referensi berikut disertai penjelasan mengenai ketentuan yang digunakan agar pembaca dapat menelusuri dasar setiap kesimpulan dalam artikel.

Referensi resmi	Ketentuan yang digunakan	Bagian yang didukung
Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 dan terakhir Perpres 46 Tahun 2025	Pasal 44 mengenai pengertian kualifikasi, pascakualifikasi dan prakualifikasi, penggunaan data yang telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, kinerja Penyedia sebagai persyaratan minimum, serta larangan syarat diskriminatif dan tidak objektif.	Pengertian dan metode kualifikasi, kinerja Penyedia, data sistem, serta larangan penambahan syarat.
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Pemerintah Melalui Penyedia	Pedoman persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, kontrak, serah terima, serta penilaian kinerja. Peraturan ini mencabut PerLKPP 9/2018.	Kelompok persyaratan, Dokumen Pemilihan, evaluasi kualifikasi, dan model dokumen.
Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 dan harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan peraturan induknya.	Pembaruan dasar pelaksanaan PBJ melalui Penyedia.
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022	Penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi dan syarat teknis yang diskriminatif serta tidak objektif. SE menegaskan bahwa kualifikasi meliputi administrasi/legalitas dan teknis sehingga persyaratan keuangan tidak diperkenankan ditambahkan. Penambahan syarat harus mempunyai dasar UU/PP/Perpres atau kajian/justifikasi pihak yang berkompeten untuk mencapai keluaran teknis.	Larangan saldo rekening, dukungan bank, domisili lokal, dan persyaratan tambahan tanpa dasar; prosedur justifikasi kebutuhan teknis.
PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dasar terkini perizinan berusaha berbasis risiko yang menggantikan PP 5/2021.	Penggunaan NIB dan perizinan sesuai tingkat risiko serta sektor, menggantikan TDP/IUMK.
Model/Standar Dokumen Pemilihan yang berlaku	Rumusan operasional persyaratan dan evaluasi menurut jenis barang/jasa, metode pemilihan, dan karakteristik paket.	Pengalaman, personel, peralatan, bukti kualifikasi, pengecualian bagi badan usaha baru, dan akibat ketidaklulusan.
Peraturan sektoral yang relevan	Ketentuan khusus untuk konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, kesehatan, transportasi, keamanan, lingkungan, atau kegiatan tertentu.	Izin, sertifikat badan usaha, kompetensi, dan persyaratan khusus yang diwajibkan sektor.

Referensi kunci larangan penambahan syarat: SE Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 ditempatkan dekat pembahasan larangan karena menjadi dasar praktis untuk menguji syarat keuangan, domisili, sertifikat, personel, peralatan, atau dukungan tambahan.

Catatan: artikel diperbarui berdasarkan regulasi yang teridentifikasi berlaku pada saat penyusunan. Ketentuan teknis dapat berubah melalui peraturan, model dokumen, sistem elektronik, atau petunjuk pelaksanaan berikutnya. Selalu verifikasi naskah resmi sebelum menetapkan Dokumen Pemilihan.